Kombes Yoyol, kapolres tersibuk se-Indonesia

MERDEKA.COM. Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Suhardi Alius mengaku amat bangga dengan Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Pol Angesta Romano Yoyol. Bukan tanpa alasan, Yoyol dipandang sebagai sosok polisi yang tak kenal lelah menangani berbagai kasus di pusat ibu kota. "Yoyol itu kapolres tersibuk di dunia semua kegiatan dia pegang. Kegiatan ada di pusat demo DPR semua itu ada di Polres pusat tapi dia tenaganya kuat," kata Jenderal bintang dua ini di Jakarta, Rabu (27/3) Bahkan saat menjabat sebagai Wakapolda Metro Jaya, Suhardi segan dan tak tega untuk membangunkan Yoyol. Dia tahu bahwa Yoyol sudah bekerja keras. "Dia itu jam 3 baru tidur ke mana-ke mana dulu. Kalau sudah tahu gitu saya enggak berani bangunin dia, kasihan dan enggak tega," ucapnya lagi. Namun memang diakui Suhardi belum banyak yang dilakukan Mabes Polri untuk perwira menengah yang dilantik pada 6 Agustus 2011 lalu. "Kalau untuk penghargaan urusan atasan. Tapi kita selalu support dia. Seperti yang saya lakukan dampingi dia dengan terjun langsung mengamankan demo," tutup Suhardi.

 

Read more »

Ini alasan PBB terima Susno Duadji jadi kader partai

MERDEKA.COM. Komjen (Purn) Susno Duadji resmi terdaftar sebagai anggota Partai Bulan Bintang (PBB). Meski terbilang baru terjun ke dunia politik, namun Susno telah lama mengenal ketua umum partai PBB, MS Kaban semasa menjabat Menteri Kehutanan. Lalu pertimbangan politik apa yang membuat PBB mau menerima Susno menjadi anggota partai meski saat ini Kejari Jakarta Selatan akan tetap mengeksekusi Susno terkait putusan Mahkamah Agung? Ketua Umum PPB, MS Kaban mengatakan, bahwa Susno merupakan orang yang teraniaya terkait kasus dugaan korupsi pengamanan Pilkada Jabar maupun kasus PT SAL. Dia menjelaskan, bahwa dari fakta hukum yang dijelaskan oleh Susno terkait kasusnya, Kaban menyimpulkan bahwa Susno bukan sebagai orang yang bersalah. "Dari awal dari Pak Susno, saya katakan beliau orang yang teraniaya. Karena pada saat beliau aktif di kepolisian dan saya di kehutanan, sudah mengobrol soal PBB. Yang jelas, Pak Susno ini semua publik sudah tahu, beliau adalah orang yang gigih," kata Kaban di kantor DPP PBB, Jalan Raya Pasar Minggu, Rabu (27/3). Meski demikian, jika nantinya Susno Duadji akan tetap dieksekusi, Kaban menegaskan bahwa dia akan tetap mendampingi Susno hingga kasusnya tersebut tuntas. Karena Susno terhitung saat ini merupakan bagian dari Partai Bulan Bintang. "Saya kira demi pelaksanaan hukum akan patuh, tapi apa dasarnya beliau mau mengeksekusi Pak Susno. Apapun yang terjadi kami akan tetap bersama-sama pak Susno karena beliau adalah bagian dari Partai Bulan Bintang (PBB)," ujarnya. Kaban berharap, dengan masuknya Susno Duadji menjadi anggota partai, dia akan menceritakan perihal kasus yang selama ini terjadi. "Jadi kalau kita berikan kartu anggota, Pak Susno akan menceritakan apa yang terjadi selama ini," papar Kaban.

 

Read more »

DPD apresiasi putusan MK soal wewenang bahas RUU terkait daerah

MERDEKA.COM. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memberikan wewenang kepada lembaga negara hasil amandemen UUD ini untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait daerah.  DPD pun menilai MK menguatkan peran lembaga ini dalam sistem legislasi di Indonesia. "Ini merupakan hari bersejarah dalam sistem ketatanegaraan kita sehingga tugas dan fungsi DPD memiliki tempat yang sepantasnya," ujar Ketua DPD Irman Gusman dalam konferensi pers di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (27/3). Irman mengatakan, pihaknya akan segera melakukan pertemuan dengan pemerintah dan DPR untuk membicarakan teknis pelaksanaan putusan ini. Hal ini karena putusan MK tidak berlaku surut, sedangkan ada banyak Undang-undang (UU) terkait daerah yang disahkan tanpa persetujuan DPD. "Kami akan mengadakan konsultasi dengan DPR dan Presiden untuk menindaklanjuti putusan MK," kata Irman. Sementara itu, Ketua Tim Litigasi DPD I Wayan Sudirta menyatakan, permohonan uji materi ini tidak diajukan untuk meminta kewenangan melebihi yang sudah ada.  "Kami tidak meminta tambahan wewenang, hanya mengenai hak inisiatif dalam mengajukan RUU, pembahasan dan persetujuan," terang dia. Lebih lanjut, Wayan menambahkan, dengan putusan ini DPR tidak boleh lagi merendahkan status DPD dalam pembahasan RUU terkait daerah.  "Terbukti pendapat DPD benar," pungkas dia.

 

Read more »

Pakar Prediksi Yudhoyono Tolak Jadi Ketum Demokrat

Pakar Komunikasi Politik Tjipta Lesmana memprediksi Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono akan menolak usulan peserta kongres luar biasa (KLB) untuk menjadi ketua umum Partai Demokrat. "Pak SBY itu orang cerdas. Dia mengetahui usulan itu merupakan jebakan untuk merendahkannya," kata Tjipta Lesmana usai "Dialog Kenegaraan: Peran Badan Kehormatan dalam Harkat, Martabat, Kehormatan, dan Citra Lembaga Legislatif" di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu. Pembicara lainnya pada diskusi tersebut adalah Ketua Badan Kehormatan DPD RI AM Fatwa, Sekretaris Fraksi PAN DPR RI Teguh Juwarno, dan Mantan Anggota DPR RI Zein Badjeber. Tjipta Lesmana menjelaskan, jika Yudhoyono menerima usulan dan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat maka akan muncul persepsi bahwa dia lebih rendah dari Anas Urbaningrum karena mau menerima jabatan yang telah ditinggalkan Anas. Untuk menghindari persepsi negatif sekaligus menyelamatkan Partai Demokrat, Tjipta memperkirakan, pada saat para peserta KLB Partai Demokrat mengusungnya menjadi ketua um, Yudhoyono akan menolaknya tapi kemudian menunjuk seseorang untuk menjadi ketua umum. Menurut dia, figur yang diharapkan Yudhoyono adalah kader senior Partai Demokrat yang memiliki karakter tetang dan loyal kepada dirinya. "Figur tersebut yang sedang dicari oleh Pak SBY," katanya. Ketika ditanya siapa kader senior Partai Demokrat yang mendekati kriteria tersebut, Tjipta Lesmana mengatakan, mungkin saja Anggota Dewan Pembina Syarif Hasan dan Sekretaris Mejalis Tinggi Jero Wacik. Jika Jero Wacik yang ditunjuk untuk memimpin Partai Demokrat, menurut dia, maka harus mundur dari jabatan Menteri Energi dan Sumber Saya Mineral (ESDM) agar lebih konsentrasi mengurusi partai. Tjipta Lesmana juga memprediksi, pelaksanaan KLB Partai Demokrat di Bali, pada 30-31 Maret 2013, akan berjalan mulus tidak sampai muncul dinamika.(tp)

 

Read more »