| TEMPO.CO, Jakarta - Kunjungan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ke Singapura pada pekan lalu rupanya bukan hanya mempelajari proyek mass rapid transit (MRT). Di sana, dia juga melihat kompleks permukiman terpadu, seperti di Bishan dan Ang Mo Kio, di Singapura. Kedua permukiman itu dilengkapi taman bernama Bishan Park, area hijau yang dimanfaatkan warga untuk bersosialisasi, berolahraga, dan berbagai kegiatan lain di luar rumah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menerapkan konsep serupa di berbagai kawasan yang padat penduduk. "Sejauh ini yang paling memungkinkan untuk konsep itu adalah Marunda," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama seusai rapat pimpinan di Balai Kota DKI Jakarta, Senin, 1 April 2013. Pemerintah tak ingin lagi membeli tanah dalam jumlah kecil, misalnya hanya 2 atau 3 hektare, lalu dijadikan beberapa unit rusun. "Pak Gubernur maunya langsung beli ratusan hektare, jadi bisa dibuat rusun, taman, macam-macam," Ahok berujar. "Jadi orang yang tinggal di situ benar-benar mendapat suasana baru, kerja juga dekat, tidak usah kena macet." Marunda dipilih karena kawasan tersebut akan memiliki Kawasan Berikat Nusantara, Kawasan Ekonomi Khusus, dan Pelabuhan New Tanjung Priok. Kawasan Berikat Nusantara saja diperkirakan bisa menyerap sekitar 3.000 tenaga kerja. Kawasan itu juga sudah memiliki beberapa rumah sakit, seperti RSUD Koja dan RS Duren Sawit. "Bayangkan, kalau ratusan ribu masyarakat pindah ke sana, bisa mengurangi macet berapa banyak," kata Ahok. Kawasan lain yang juga potensial untuk dijadikan tempat hunian terpadu di antaranya Cakung dan Cilincing, yang kini merupakan kawasan industri. Ahok mengatakan, pemerintah tak ingin keduluan pihak swasta untuk mengembangkan kawasan-kawasan tersebut. "Kalau sudah dibeli swasta, nanti jadi mahal," ujarnya. Lantaran itulah, mereka akan memanfaatkan perusahaan-perusahaan yang memerlukan izin pengembangan usaha di kawasan tersebut. "Kami tidak akan meminta biaya perizinan, tetapi meminta supaya dibantu mengembangkan wilayah tersebut, bisa dalam bentuk tanah," katanya. Nantinya, biaya pembangunan akan ditanggung oleh pemerintah, termasuk biaya infrastruktur dan perabotan dalam rusun yang dibangun di kawasan tersebut. |
KOMENTAR ANDA
