| Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi mengakui kewenangan penyadapan penting untuk mengungkap kasus tindak pidana korupsi. "Dalam melakukan korupsi sedemikian sulit pembuktiannya karena kebanyakan pelaku korupsi bertindak rapi, sistematis dan tertata sehingga dalam beberapa hal penyadapan jadi penting," kata penyidik KPK Novel Baswedan dalam diskusi media di KPK Jakarta, Selasa. Padahal saat ini Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana yang dibahas oleh pemerintah dan DPR memerintahkan agar penyadapan hanya dapat dilakukan oleh penyidik atas perintah tertulis atasan penyidik setempat setelah mendapat surat izin dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan (pasal 83 ayat 3). "Dalam keadaan normal atau umum permintaan izin ke pengadilan tidak masalah tapi kalau tidak normal atau khusus akan menjadi masalah, jadi hal ini harus ada mekanismenya," tambah Novel. Namun menurut salah satu penyidik dalam kasus korupsi kasus pengadaan alat simulasi roda dua dan empat di Korps Lalu Lintas tersebut, tidak semua kasus korupsi pembuktiannya dilakukan penyadapan. "Tidak semua tindak pidana korupsi pembuktiannya penyadapan, tapi karena korupsi dilakukan dengan rapi maka penyadapan menjadi penting," jelas Novel. Sejumlah kasus korupsi yang dibuktikan lewat penyadapan misalnya kasus suap dalam pengajuan Hak Guna Usaha di Buol, Sulawesi Tengah yang melibatkan Siti Hartati Murdaya maupun kasus korupsi pengadaan laboratorium komputer dan penggandaan Al Quran tahun anggaran 2011-2012 yang menyeret politisi Golkar Zulkarnaen Djabar. Dalam diskusi tersebut Novel juga mengakui bahwa kasus korupsi yang paling banyak ditangani KPK adalah terkait suap dan kerugian keuangan negara, tetapi penanganan kasus suap dapat dilakukan lebih cepat. "Suap cepat karena tidak ada variabel perhitungan kerugian negara dibanding kasus korupsi yan merugikan keuangan negara, jadi kalau kasus kerugian negara perlu waktu yang lebih lama," ungkap Novel. Kasus suap yang baru-baru ini terungkap adalah suap terhadap wakil Ketua Hakim Pengadilan Negeri Bandung Setyabudi Tejocahyono dan suap pengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian yang menyeret mantan Ketua Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq. Sementara kasus korupsi kerugian negara yang masih terus disidik korupsi meski sudah lama berlangsung adalah korupsi proyek Pusat Pelatihan, Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang Jawa Barat dan kasus korupsi fasilitas pinjaman jangka pendek dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. (tp) |
KOMENTAR ANDA
